.jpg)
Kebebasan
berekspresi merupakan hak kemerdekaan individual dalam menyampaikan, mencari,
maupun menerima informasi baik secara lisan, tulisan, dan sebagainya secara
bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.[1]
Hak atas kebebasan berkespresi dan menyampaikan pendapat di muka umum pun
menjadi salah satu HAM yang sangat esensial. Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yang
berbunyi “Setiap
orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap,
sesuai dengan hati nuraninya” menjadi jaminan penuh terhadap hal
fundamental semacam ini.[2] Di
tanah air, kebebasan berekspresi telah diupayakan sejak era Kompeni.
Artikel
Soewardi yang berjudul Als ik een Nederlander (Seandainya Aku Seorang
Belanda) dalam koran De Express yang dianggap menghasut rakyat agar
menentang koloni menjadi embrio dalam kebebasan berekspresi di media.[3]
Media sudah menjadi barang tentu dalam menjadi wadah terbesar untuk menampung
berbagai ekspresi, baik berupa media cetak maupun media sosial.[4] Namun,
media berpeluang memiliki dampak yang kontroversial. Salah satunya yaitu
penyebaran informasi tanpa data yang akurat sehingga dapat menimbulkan ujaran
kebencian, penghinaan, pelecehan, dan intimidasi terhadap individu maupun
kelompok lain.[5]
Oleh karena itu, perlu merujuk pada batasan atau aturan yang mengendalikan
kencenderungan semacam ini. Lembaga hukum tanah air tentunya telah mengatur
entitas tersebut di dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana.
Di
era kolonial, KUHP merujuk kepada Wetboek van Strafrecht voor
Nederlandsch-Indië (KUHP 1918) yang
masih menjadi dasar sistem hukum pidana di tanah air. Hal ini dikarenakan belum
diubah secara komprehensif. Hukum ini perlu revisi dikarenakan dari berbagai
pihak menilai hukum tersebut minim mencerminkan nilai, budaya, dan dinamika
rakyat.[6]
Semenjak tahun 1963, pembahasan untuk mengganti KUHP telah ramai dan hangat
sebagai pembahasan utama dalam dunia hukum. Pembahasan tersebut akhirnya
disahkan secara formal oleh pemerintah dan DPR RI pada Desember 2022. Dengan
rekodifikasi yang melewati 7 kali pergeseran kekuasaan presiden dan 14 kali
pergantian wakil rakyat, DPR RI.[7]
Peraturan yang mengenai penghinaan terhadap Presiden tertuang dalam Pasal 134
KUHP, Pasal 136 bis KUHP, dan Pasal 137 KUHP yang tidak lagi mempunyai kekuatan
mengikat (inkonstitusional) di negara. Kemudian terbentuk kembali dalam
RUU-KUHP Pasal 218.
Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia dalam platformnya memberitakan pada 13 Januari
2026, terdapat sebanyak dua belas warga negara yang mengajukan permohonan
pengujian materiil Pasal 218 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023 tentang
KUHP. Para Pemohon berpendapat bahwa ketentuan tersebut tidak selaras dengan
UUD NRI 1945, secara khusus yang berasosiasi terhadap jaminan kebebasan
berekspresi, persamaan di hadapan hukum, dan kepastian hukum.[8] Contoh
lain dalam bebas berkespresi yakni melalui platform media sosial. Hal ini
dibuktikan oleh riset Social Media Content Strategy 2024 dari Sprout
Social yang menampilkan data bahwa 91 persen pengguna medial sosial
Gen Z menggunakan Instagram dan 86 persen lainnya menggunakan TikTok.[9]
Salah satu contohnya yaitu dalam beberapa video TikTok
yang berisi konten “Jangan Sakit di Negara yang Sakit”. Sebagai titik
berat dalam tulisan ini, apakah di dalam konten-konten tersebut mambawakan alur
yang bermuara kepada kritik sistem pemerintah dengan cara yang baik dan benar? Dalam kerangka al-Qur`an, ketaataan terhadap ulil amri dalam QS.
An-Nisa` ayat 59 harus beriringan dengan amar makruf nahi munkar yang
terdapat dalam QS. At-Taubah ayat 71. Dengan demikian, bagaimana relasi
keduanya dikontekstualisasikan dalam regulasi publik seperti KUHP, khususnya
dalam upaya menjaga keseimbangan antara etika sosial dan berekspresi?
Hukum Pembatasan
Kritik terhadap Ulil Amri dalam Perspektif Al-Qur`an
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Pasal 218 berbunyi “Setiap
orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri
Presiden dan atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3
(tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV ”.[10] Kemunculan
pasal ini menumbuhkan banyak perdebatan di media sosial, sehingga mengusik kami
untuk membahasnya pada forum diskusi kali ini. Pendukung pembentukan regulasi ini mendasarkan
argumennya pada kewajiban menaati ulul amri sebagaimana tercantum dalam
QS. An-Nisa’ ayat 59. Dalam konteks ini, ulil amri merujuk pada pihak
yang memiliki otoritas yang sah dalam mengelola urusan publik, baik pemimpin
politik (umara), ulama, maupun institusi pemerintahan.
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا
اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ
تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ
تَأْوِيْل
Wahai orang-orang yang
beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri
(pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang
sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu
beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan
lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).[11]
Ayat tersebut menjadi dasar normatif
mengenai pemimpin mempunyai peran legitimasi yang harus dihormati. Namun adanya
kemungkinan regulasi ini mengancam kebebasan berpendapat dan mencenderai
prinsip al-Qur`an pada Surah al-Taubah ayat 71:
وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ
اَوْلِيَاۤءُ بَعْضٍۘ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ
وَرَسُوْلَهۗ اُولٰۤىِٕكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُۗ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ
حَكِيْمٌ
Orang-orang mukmin,
laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang
lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar,
menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka
akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi
Mahabijaksana.[12]
Munculnya fenomena ini dianggap senagai salah satu
bentuk kritik terhadap pemerintah. Kritik tersebut bisa dikaitkan sebagai
bagian amar makruf nahi munkar. Namun pembentukan regulasi yang ada menjadi
faktor pembatasan praktik amar makruf nahi munkar, terlebih dalam
konteks kebebasan berekspresi. Sesuai dhawuh
Babah Ghofur Maimoen ketika menjadi mushohih diskusi “Kita dapat menyebut suatu hal menjadi sebuah kritik
adalah ketika suatu hal tersebut berdasarkan fakta. Kalimatnya tidak
menyerang personal, berdasarkan data. Bisalah amar makruf nahi munkar tanpa
menghina. Kritik untuk presiden boleh-boleh saja, tetapi dalam satu sisi kita
juga butuh kewibawaan presiden. Karena yang bisa membuat susasana tenang itu ya
presiden. Presiden itu di satu sisi bisa dikritik, di satu sisi adalah lembaga
kepresidenan. Siapapun yg menjadi presiden ia pernah menduduki lembaga kepresidenan
itu, jadi kita tidak mengkiritiki personalnya, melainkan lembaga kepresidenannya”.
Baca juga: Zain al -Islām Abū Qāsim al-Qushairī: Sang Mufassir Sufistik
Dalam Tafsir al-Munir menjelaskan mengenai asbāb al-nuzūl QS. al-Nisā’ ayat 59 yang menegaskan batas ketaaatan kepada ulil
amri.
نزول الآية (٥٩):
﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا.﴾.: روى البخاري عن
ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في عبد الله بن حذافة بن
قيس، إذ بعثه النّبي ﷺ في سرية. قال الداودي:
هذا وهم يعني الافتراء على ابن عباس، فإن عبد الله بن حذافة خرج على جيش فغضب،
فأوقد نارا، وقال: اقتحموا، فامتنع بعض، وهمّ بعض أن يفعل، قال: فإن كانت الآية
نزلت قبل، فكيف يخصّ عبد الله بن حذافة بالطاعة دون غيره، وإن كانت نزلت بعد،
فإنما قيل لهم: «إنما الطاعة في المعروف» وما قيل لهم: لم
لم تطيعوه؟ وأجاب الحافظ ابن حجر بأن المقصود من قصته: فإن تنازعتم في شيء، فإنهم
تنازعوا في امتثال الأمر بالطاعة والتوقف، فرارا من النار، فتناسب أن ينزل في ذلك
ما يرشدهم إلى ما يفعلونه عند التنازع، وهو الرد إلى الله والرسول
Asbāb al-nuzūl ini menjelaskan bahwa ketaatan
kepada pemimpin, seperti dalam peristiwa yang dialami oleh ʿAbdullāh bin Ḥudhāfah,
tidak bersifat mutlak, melainkan harus sesuai dengan ajaran syariat. Menurut Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, ayat tersebut turun untuk
memberikan pedoman dalam menghadapi perbedaan pendapat, yaitu dengan
mengembalikan segala persoalan kepada Allah dan Rasul-Nya.
Kebijakan KUHP dengan penjelasan
tersebut memiliki korelasi yang dapat disimpulkan, bahwa dalam perspektif
al-Qur`an surah al-Nisa’ ayat 59 memiliki dasar normatif yakni pemimpin (ulil
amri) seperti halnya Presiden dan Wakil Presiden
memiliki otoritas yang harus dihormati agar dapat tetap menjaga harkat dan
martabatnya, menghindari penghinaan pribadi, dan menjaga ketertiban publik.
Namun perlu digaris bawahi bahwa dalam ketaatan tersebut mempunyai pembatas
terhadap absolutisme kekuasaan. Kepatuhan dalam hal ini hanya ditujukan kepada
perkara kebaikan atau membawa kepada kemasalahatan masyarakat.
“Apakah penetapan KUHP yang telah diketuk palu sudah
bermuara kepada maslahat kita atau belum? Apakah bentuk ekspresinya positif atau tidak? Sebab dalam agama kita, nabi
mengatakan الدِّيْنُ
النَّصِيْحَةُ
agama itu nasihat, ketika pemerintah tidak sesuai SOP pemerintahan maka boleh untuk dikritik. Maka yang
perlu ditekankan kembali apakah KUHP tersebut sudah 100% bermuara kepada
rakyat?” ujar kelompok dua ketika dialog bergulir dalam diskusi. Peran pemimpin bukan hanya mengambil
keputusan, melainkan juga menjaga moralitas publik, menjaga kemakmuran warga
negara, melindungi yang lemah, dan menegakkan keadilan. Penafsiran tersebut
memiliki penjelasan prinsip ulil amri, di mana mereka harus mempunyai
kesadaran bahwa menjadi titik tumpu masyarakat, maka kedudukan tersebut
bukanlah suatu hal yang main-main karena mengemban amanah yang besar. Dalam
lafadz terakhir surah al-Nisa’ ayat 59 ذٰلِكَ خَيْرٌ
وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا bahwa
segala sesuatu yang diajarkan oleh Allah memiliki akhir yang baik. Syaikh ʿAlī
al-Ṣābūnī mengartikan lafaz تَأْوِيْلًا
dengan makna akibatnya. Dengan demikian seperti halnya dalam kaidah yang
umum yakni jika ada sebab pasti ada akibat, maka agar dapat membentuk akibat
(pemerintahan yang sukses), perlu adanya sebab (mengikuti ajaran Allah).[13]
Dengan demikian, benang merahnya ialah keseimbangan antara kebebasan
ekspresi, etika, dan hukum: kritik kepada pemimpin diperbolehkan sebagai bentuk
tanggung jawab moral dan partisipasi publik, tetapi harus disampaikan secara
bermartabat demi menjaga kemaslahatan bersama. Sesuai pemaparan
perspektif al-Qur`an di atas, dalam surah
al-Nisa’ ayat 59 ketaatan kepada ulil amri bersifat kondisional terhadap
perkara yang makruf. Serta dalam surah al-Taubah ayat 71 tidak meniadakan
kewajiban amar makruf nahi munkar.
Oleh: Diskusi Angkatan Semester 4
[1]
Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Undang-Undang Repbulik Indonesia (UU https://bphn.go.id/data/documents/
(Diakses pada 22 Februari 2026).
[2]Agra Febrian, “Saat Hukum Diuji oleh Suara Jalanan dan Tuntutan Demokrasi” https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/saat-hukum-diuji-oleh-suara-jalanan-dan-tuntutan-demokrasi-0yo (Diakses pada 21 Februari 2026).
[3]
Amnesty International, “ Kebebasan Berekspresi”, https://www.amnesty.id/referensi-ham/amnestypedia/kebebasan-berekspresi (Diakses pada 22 Februari 2026).
[4]
Universitas Medan Area, “ Kebebasan Beprendapat Melalui Media Sosial”, https://mh.uma.ac.id/kebebasan-berpendapat-melalui-media-sosial/
(Diakses pada 22 Februari 2026).
[5]
Universitas Medan Area, “ Kebebasan Beprendapat Melalui Media Sosial”, https://mh.uma.ac.id/kebebasan-berpendapat-melalui-media-sosial/
(Diakses pada 22 Februari 2026).
[6]
Mohammad Khoirul Muqorobin, “Babak
Baru Hukum Pidana Indonesia: Sejarah Perkembangan dan masa depan KUHP di
Indonesia”, https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/sejarah-perkembangan-dan-masa-depan-kuhp-di-indonesia- (Diakses pada 22 Februari 2026).
[7]
Surabaya Pagi, “Masih Ada Pasal Penghinaan yang Batasi Rakyat untuk Berdemokrasi dan
Bungkam Aspirasi dan Kritik Masyarakat”, https://surabayapagi.com/news-231719-ruu-kuhp-sejak-1963-disahkan-dprri (Diakses pada
22 Februari 2026).
[8]
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Uji Materiil Pasal Penghinaan
Presiden, Pemohon Nilai KUHP Ancaman Kebebasan Berekspresi”, https://www.mkri.id/berita/uji-materiil-pasal-penghinaan-presiden,-pemohon-nilai-kuhp-ancam-kebebasan-berekspresi-
(Diakses pada 23 Februari 2026).
[9]
Universitas Multimedia Nusantar, “Media Sosial Sebagai Platform Kreatif,
Salurkan Ekspresi dan Wadah Berkreasi”, https://www.umn.ac.id/media-sosial-sebagai-platform-kreatif-salurkan-ekspresi-dan-wadah-berkreasi/
(Diakses pada 23 Februari 2026).
[10]
Utami Argawati, “Menjaga Konstutitusional Pasal Penghinaan Presiden”, Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia, (15 Oktober 2024).
[11]
Al-Qur`an, an-Nisa` [4]:59.
[12]
Ibid., at-Taubah [9]:71.
[13]
Ahmad Zaki Jauhari, “Prinsp Ulil Amri Dalam Tafsir Surat An-Nisa’: Perspektif
Kepemimpinan Qur`ani dan Relevansinya dalam Konteks Sosial Kontemporer”, Al-Tadabbur:
Jurnal Ilmu Quran dan Tafsir, (Mei, 2025), 116.