Diskusi
kajian tafsir ini membahas dua persoalan strategis yang menjadi perhatian
publik kontemporer, yakni kebijakan anggaran negara khususnya program Makan
Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai berpotensi mereduksi alokasi pada sektor
pendidikan dan kesehatan[1] serta
fenomena chilling effect berupa pembungkaman terhadap aktivis dan
jurnalis yang menyuarakan kritik atas kebijakan pemerintah.[2] Kedua
persoalan ini dikaji melalui pendekatan tafsir mawdhû’iy dengan kerangka
analisis keadilan sebagai mizan kebijakan, mengeksplorasi relevansi
konsep-konsep Qur'ani dalam merespons dinamika tata kelola negara modern. Konteks
yang melatarbelakangi diskusi ini adalah keterbatasan fiskal APBN dan APBD di
tengah multiplisitas tuntutan publik yang mencakup pemenuhan layanan kesehatan,
pendidikan berkualitas, subsidi sosial, perluasan lapangan kerja, serta
pembiayaan proyek strategis nasional seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
Tegangan antara kebutuhan-kebutuhan tersebut melahirkan debat kebijakan yang
semakin intens, yang tercermin dalam berbagai demonstrasi, kritik akademis,
maupun suara-suara di ruang media sosial.
Baca Juga: Psikospiritual Salat : Solusi Qur’ani atas Anomie Manusia Modern
Konsep
Keadilan dan Kemaslahatan dalam Kebijakan Publik
A.
Al-‘Adl
Al-Qur`an
menyebut secara eksplisit tentang perintah berbuat adil dalam QS. al-Naḥl ayat
90 :
اِنَّ
اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاۤئِ ذِى الْقُرْبٰى
وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil,
berbuat baik, memberi kerabat, dan mencegah dari perbuatan keji, mungkar dan
permusuhan.
Kata al-‘Adlu di sini sebagaimana yang
disebutkan oleh Imam al-Ṭabarī dalam tafsirnya adalah proporsional atau
menempatkan sesuatu pada tempatnya yang benar, ditegaskan juga seorang pemimpin
dalam menentukan kebijakan harus memandang mana yang paling maslahat untuk
rakyatnya.
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ" يَقُولُ أَبُو جَعْفَرٍ: وَالْعَدْلُ فِي هَذَا
الْمَوْضِعِ: أَنْ يُعْطِيَ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، وَأَنْ يَضَعَ الْأُمُورَ
فِي مَوَاضِعِهَا الصَّحِيحَةِ... فَالْمَلِكُ أَوْ مَنْ وَلِيَ أَمْرَ النَّاسِ
عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ فِي مَصَالِحِ الرَّعِيَّةِ بِالْإِنْصَافِ الَّذِي لَا
جَوْرَ فِيهِ.
Dalam konteks penganggaran negara, keadilan
proporsional (‘adl) mengharuskan negara memprioritaskan alokasi sumber
daya berdasarkan tingkat urgensi dan dampak kemaslahatan yang paling luas. al-ṭabarī
menekankan bahwa penguasa wajib "menempatkan sesuatu pada tempatnya". Jika anggaran dialihkan secara besar-besaran sehingga
mengorbankan kesejahteraan pendidik yang merupakan pilar peradaban, maka
menurut tafsir ini telah terjadi ketimpangan dalam mendistribusikan hak rakyat,
karena hak hidup layak bagi guru adalah janji keadilan yang tidak boleh
diabaikan demi program seremonial semata.
B. Mizan: Keseimbangan
sebagai Prinsip Kosmik dan Kebijakan
Konsep mizan dalam al-Qur`an melampaui
sekadar timbangan fisik, ia merupakan prinsip kosmik yang mengatur keseimbangan
semesta. Surah al-Raḥmān [55]: 7-9 menyatakan:
وَالسَّمَاۤءَ
رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ اَلَّا تَطْغَوْا فِى الْمِيْزَانِ وَاَقِيْمُوا
الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَان
Para mufassir seperti Ibnu Kathīr menafsirkan mizan dalam ayat ini sebagai
perintah untuk menjaga keseimbangan dalam seluruh tatanan kehidupan, termasuk
dalam pengelolaan sumber daya publik, sebagaimana dalam Tafsir Ibnu Kathīr.[3][ca1]
أَلَّا
تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (٨)﴾ أي: خلق السماوات والأرض بالحق والعدل لتكون
الأشياء كلها بالحق والعدل. ولهذا قال تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ
وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (٩)﴾ أي: لا تبخسوا الوزن بل زنوا بالحق والقسط كما
قال تعالى: ﴿وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ﴾
Dalam
konteks negara kebijakan anggaran bermakna bahwa negara wajib menjaga
keseimbangan antara investasi jangka pendek yang bersifat konsumtif dan
investasi jangka panjang yang bersifat struktural. Kebijakan anggaran yang
bertendensi menggeser alokasi dari sektor pendidikan dan kesehatan yang
merupakan fondasi pembangunan manusia menuju program yang bersifat populis
sesaat, dapat dinyatakan sebagai bentuk ikhtilal al-mīzān (disrupsi
keseimbangan) yang bertentangan dengan prinsip Qur`ani. Meski demikian,
penilaian ini mensyaratkan kajian empiris yang komprehensif terhadap dampak
nyata kebijakan tersebut.
C.
Amanah
Konsep amanah dalam al-Qur`an sebagaimana termaktub
dalam QS. al-Nisā` [4]: 58 memiliki
implikasi langsung terhadap tanggung jawab pengelolaan keuangan negara:
اِنَّ
اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا وَاِذَا
حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ
Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk
menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan
hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.
إعْلَمْ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَمَّا شَرَحَ بَعْضَ أَحْوَالِ
الْكُفَّارِ وَشَرَحَ وَعِيدَهُ عَادَ إِلَى ذِكْرِ التَّكَالِيفِ مَرَّةً
أُخْرَى، وَأَيْضًا لَمَّا حَكَى عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنَّهُمْ كَتَمُوا
الْحَقَّ حَيْثُ قَالُوا لِلَّذِينِ كَفَرُوا: هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، أَمَرَ
الْمُؤْمِنِينَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ بِأَدَاءِ الْأَمَانَاتِ فِي جَمِيعِ
الْأُمُورِ، سَوَاءٌ كَانَتْ تِلْكَ الْأُمُورُ مِنْ بَابِ الْمَذَاهِبِ
وَالدِّيَانَاتِ، أَوْ مِنْ بَابِ الدُّنْيَا وَالْمُعَامَلَاتِ، وَأَيْضًا لَمَّا
ذَكَرَ فِي الْآيَةِ السَّابِقَةِ الثَّوَابَ الْعَظِيمَ لِلَّذِينِ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وَكَانَ مِنْ أَجَلِّ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ
الْأَمَانَةٌ/ لَا جرم أمر بها في هذه الآية. [في قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ
تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها]
Para
ulama tafsir seperti al-Rāzī dalam Mafātīḥ al-Ghaib menegaskan bahwa amanah mencakup seluruh tanggung jawab, baik itu
berhubungan dengan hal-hal keagamaan maupun akhirat, ataupun berkaitan dengan
sosial dan publik yang diemban oleh para penguasa (ulul al-amr).
Anggaran negara adalah amanah rakyat yang harus dikelola dengan transparansi,
efisiensi, dan orientasi pada kemaslahatan yang paling fundamental.[4]
Baca Juga: Kebebasan Berekspresi, Ulil Amri, dan KUHP Pasal 218 : Dialektika Etika, Hukum, Dan Tafsir Keagamaan
Kritik
dan Penyampaian Aspirasi sebagai Tanggung Jawab Moral dalam Perspektif Tafsir
al-Qur`an
Persoalan
kedua membahas kedudukan kritik dan penyampaian aspirasi masyarakat terhadap
kebijakan negara dalam pandangan tafsir al-Qur`an: apakah ia merupakan
kewajiban moral ataukah memiliki batasan tertentu demi menjaga keteraturan
sosial.
Landasan
Amar Makruf Nahi Mungkar
Landasan Qur`ani
yang paling fundamental dalam persoalan ini adalah Surah āli ‘Imrān [3]: 104:
وَلْتَكُنْ
مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ
Dan
hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan,
menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang
beruntung.
Ayat ini menjadi rujukan utama para ulama dalam membahas kewajiban menyuarakan kebenaran dan mengkritisi
penyimpangan, termasuk dalam ranah kebijakan publik.
Hukum
Amar Makruf Nahi Mungkar
Para
ulama berbeda pendapat dalam menetapkan status hukum amar makruf nahi mungkar
terhadap penguasa dan kebijakan negara. Sebagian ulama, di antaranya Abū Ḥafs ‘Umar ibn Muhammad al- Nasafī dalam kitabnya
Tafsir al-Nasafī berpandangan bahwa kewajiban ini bersifat farḍu kifāyah
yaitu gugur dengan adanya sebagian anggota masyarakat yang melaksanakannya. [5]
لأن
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية ولأنه لا يصلح له إلا من علم
بالمعروف والمنكر وعلم كيف يرتب الأمر في إقامته فإنه يبدأ بالسهل فإن لم ينفع
ترقى إلى الصعب قال الله تعالى فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا ثم قال فقاتلوا أو
للتبيين أي وكونوا أمة تأمرون كقوله تعالى ﴿ وَلْتَكُنْ
مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِۗ وَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ
Dengan
demikian, selama masih terdapat ulama, akademisi, jurnalis, atau aktivis yang
secara konsisten menyuarakan kebenaran dan mengkritisi kebijakan yang tidak
berpihak pada kemaslahatan publik, kewajiban kolektif tersebut telah terpenuhi.
Ada juga ulama
lain yang mengatakan bahwa amar makruf nahi mungkar merupakan farḍu ‘ain
sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Baḥrul Muḥīṭ fī tafsīr[6]
وَظَاهِرُ
هَذَا الْأَمْرِ الْفَرْضِيَّةُ، فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ،
فَإِذَا قَامَ بِهِ بَعْضٌ سَقَطَ عَنِ الْبَاقِينَ. وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ، مِنَ
الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّهُ فَرْضُ عَيْنٍ، فَيَتَعَيَّنُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ
الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ مَتَى قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ
وَتَمَكَّنَ مِنْهُ
Menurut
mereka, kewajiban ini melekat pada setiap individu muslim secara personal,
selama ia memiliki kemampuan (‘alā qadrih) dan kesempatan untuk
melaksanakannya. Kewajiban tersebut menjadi terpenuhi (ta‘ayyana) atas
dirinya ketika ia mampu dan berkesempatan melaksanakan perintah tersebut sesuai
tingkatan kemampuannya.
KESIMPULAN
Diskusi
ini menghasilkan beberapa poin sintesis yang relevan. Pertama, kebijakan
anggaran negara harus senantiasa diukur dengan mizan keadilan Qur`ani yang
mensyaratkan proporsionalitas alokasi, orientasi kemaslahatan jangka panjang,
dan transparansi pengelolaan sebagai wujud amanah. Penilaian terhadap kebijakan
MBG dalam kaitannya dengan dampaknya terhadap sektor pendidikan dan kesehatan
perlu dilakukan secara komprehensif dengan merujuk pada data empiris, bukan
semata-mata pada retorika populis. Kedua, kritik dan penyampaian aspirasi
masyarakat terdapat khilaf di kalangan ulama. Sebagian berpendapat hukumnya farḍu
‘ain (wajib bagi setiap individu yang mampu), sebagian lagi berpendapat farḍu
kifāyah (cukup dilakukan sebagian umat, sehingga yang lain gugur
kewajibannya jika sudah terlaksana).
Oleh: Diskusi Angkatan Semester 2
[1] Bagas Damarjati, “MBG
Rampas Dana Pendidikan Rp223 Triliun”, dalam https://enlmnd.or.id/mbg-rampas-dana-pendidikan-rp223-triliun”
(diakses pada tanggal 17 Mei 2026).
[2] Sultan Abdurrahman, “Jurnalis Diduga Mengalami Kekerasan saat
Liputan Dapur MBG dalam https://www.tempo.co/politik/jurnalis-diduga-mengalami-kekerasan-saat-liputan-dapur-mbg-2074955
(diakses pada tanggal 17 Mei 2026).
[3] Ibnu Kathīr, Tafsir
Ibnu Katsir, ( Beirut: Dār al-Kalim al-‘Ilmiyyah, 1419 H), 7:101.
[4] Fakhruddīn al-Rāzī, Mafātīḥ al-Ghaib al-Tafsīr al-Kabīr, (Beirut:
Dār Ihyā` al-Turats, 1420 H), 3: 141-142.
[5] Abū Ḥafs ‘Umar ibn Muhammad al- Nasafī, Madārik al-Tanzīl wa Haqā’iq
al-Ta’wil, (Beirut: Dār al-Kalim al-ṭayyib, 1419 H/1998 M), 1:281.
[6] Abu Hayyan, Bahr
Muhit Fi Tafsir, 3: 289.
[ca1]Tulis biodata lengkap bukunya yaa, jngn aplikasinya