.jpg)
Indonesia sebagai negara kepulauan tropis yang berada di
pertemuan tiga lempeng tektonik aktif memiliki curah hujan tinggi, wilayah
pesisir luas, dan ekosistem hutan hujan yang kompleks. Kondisi ini membuat
Indonesia sangat rentan terhadap berbagai bencana alam seperti banjir, tanah
longsor, kebakaran hutan, gempa bumi, dan kekeringan di banyak provinsi.
Meningkatnya bencana dalam dua dekade terakhir tidak hanya disebabkan oleh
faktor alam, tetapi juga disebabkan oleh kerusakan lingkungan akibat deforestasi,
penebangan liar, alih fungsi lahan, dan degradasi daerah aliran sungai. Ketika
hujan ekstrem terjadi, kemampuan alam menahan dan menyerap udara lemah sehingga
banjir dan longsor semakin sering terjadi.
Dampak bencana ini sangat luas, mulai dari korban jiwa,
kerusakan organisasi dan infrastruktur, hilangnya mata pencaharian, hingga
munculnya masalah kesehatan dan perpindahan penduduk. Kerusakan lingkungan juga
memicu permasalahan baru seperti erosi tanah, degradasi lahan, dan berkurangnya
keanekaragaman hayati yang membahayakan ekosistem. Upaya pengurangan risiko
bencana di Indonesia masih menghadapi tantangan, antara lain penegakan hukum
lingkungan yang lemah, praktik pembakaran hutan dan penebangan ilegal,
keterbatasan sistem peringatan dini, serta rendahnya kesadaran dan
kesiapsiagaan masyarakat. Perubahan iklim global semakin memperburuk keadaan
dengan meningkatnya intensitas hujan ekstrem dan cuaca yang buruk.
Oleh karena itu, permasalahan bencana dan lingkungan di
Indonesia tidak hanya dapat dipandang sebagai masalah alam semata, tetapi juga
sebagai isu kemanusiaan, sosial, ekonomi, dan tata kelola. Diperlukan
langkah-langkah pencegahan yang lebih serius melalui pelestarian lingkungan,
tindakan penggundulan hutan, penataan ruang berkelanjutan, dan penguatan upaya
pengurangan risiko bencana agar masyarakat tidak terus terjebak dalam kerusakan
lingkaran dan penderitaan.
Rumusan Masalah
1. Bagaimana konsep manusia sebagai khalīfah fil arḍ dalam kajian tafsīr maudhu‘ī dapat menjelaskan tanggung jawab manusia dalam menjaga hutan dan tata guna lahan, serta bagaimana pengabaian terhadap amanah tersebut berkontribusi pada meningkatnya bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan banjir bandang?
- Bagaimana prinsip keseimbangan alam (al-mīzān)
dalam perspektif tafsīr maudhu‘ī dapat memberikan pemahaman mengenai
interaksi antara cuaca ekstrem dan kerusakan lingkungan lokal dalam
memperbesar risiko bencana?
Pendahuluan
Kerusakan lingkungan hidup pada era modern semakin sering
menampakkan wujudnya melalui bencana banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem,
kebakaran hutan, hingga krisis keanekaragaman hayati. Fenomena tersebut tidak
hanya dapat dibaca sebagai persoalan ekologis semata, tetapi juga sebagai
krisis spiritual dan etis dalam hubungan manusia dengan alam sebagai ciptaan
Allah.[1]
Dalam perspektif Islam, alam semesta dipahami sebagai
tanda-tanda kekuasaan Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dimakmurkan,
bukan sekadar objek eksploitasi. Al-Qur'an menegaskan bahwa segala yang ada di
langit dan bumi adalah milik Allah sebagaimana termaktub dalam QS al-Baqarah
ayat 284, sehingga manusia pada hakikatnya bukan pemilik hakiki, melainkan
sekadar pengelola yang diberi amanat.[2]
Dari kesadaran inilah lahirlah gagasan ekoteologi Islam,
yaitu cara pandang yang menghubungkan iman, ibadah, dan akhlak dengan tanggung
jawab ekologis manusia sebagai khalifah di bumi. Ekoteologi Islam berupaya
untuk memperbaiki hubungan manusia dan alam yang selama ini sering diletakkan
dalam kerangka dominasi dan eksploitasi, menuju hubungan amanah, keseimbangan,
dan keadilan ekologi.[3]
Prinsip Al-Mīzān dan Keseimbangan Alam
Al-Qur’an menegaskan bahwa alam semesta
diciptakan Allah dengan ukuran dan keseimbangan yang sempurna. Prinsip al-mīzān
menunjukkan bahwa setiap unsur alam memiliki kadar dan fungsi masing-masing.
Dalam QS. ar-Raḥmān ditegaskan bahwa Allah menegakkan keseimbangan agar manusia
menegakkan keadilan (wa waḍa‘a al-mīzān, allā taṭghaw fī al-mīzān).
Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa
keseimbangan alam meniscayakan tugas manusia untuk berlaku adil, tidak
melampaui batas, dan tidak merusak tatanan yang telah Allah tetapkan[4].
Alam pada dasarnya bekerja secara harmonis—seperti terlihat dalam rantai
makanan dan sistem ekologis—namun keseimbangan tersebut dapat rusak ketika
manusia bertindak eksploitatif.
Cuaca ekstrem dalam perspektif ini tidak berdiri sendiri sebagai penyebab bencana. Ia menjadi faktor pemicu yang risikonya membesar ketika terjadi kerusakan lingkungan lokal, seperti penggundulan hutan, alih fungsi lahan yang tidak terkendali, dan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan. Dengan demikian, tafsir maudhui memandang bencana sebagai hasil interaksi antara fenomena alam dan perilaku manusia yang merusak keseimbangan.
Baca juga: Al-Khoziny dan Tantangan Pesantren di Era Post-Truth
Manusia sebagai Khalīfah fī al-Arḍ:
Makna dan Tanggung Jawab
Konsep manusia sebagai khalīfah fī al-arḍ
menjadi fondasi etika lingkungan dalam Al-Qur’an. Para mufasir berbeda
pandangan mengenai makna khalīfah. Sebagian menafsirkannya sebagai wakil
Allah di bumi (khalīfatullāh), sementara yang lain memahami khalīfah
sebagai pengganti makhluk sebelumnya yang menempati bumi. Tafsir
asy-Syaukani menyebutkan bahwa manusia
adalah “pengganti dari makhluk sebelumnya”. Perbedaan ini tidak menafikan
substansi tanggung jawab manusia, karena dalam kedua pandangan tersebut manusia
tetap diposisikan sebagai pemegang amanah untuk mengelola bumi[5].
Makna khalīfah tidak identik dengan
kekuasaan absolut, melainkan amanah dan tanggung jawab moral. Manusia diberi
otoritas lebih tinggi dalam mengelola bumi, sehingga ketika terjadi kerusakan
lingkungan, manusia memiliki andil yang besar. Oleh karena itu, tugas kekhalifahan
menuntut manusia untuk menjaga, merawat, dan memakmurkan bumi, bukan
mengeksploitasinya secara berlebihan.
Ekoteologi: Etika Lingkungan Berbasis Keimanan
Kesadaran manusia sebagai khalifah melahirkan
perspektif ekoteologi, yaitu pandangan teologis yang menempatkan menjaga
lingkungan sebagai bagian dari iman dan ibadah. Rasa takut kepada Allah (khauf)
menjadi landasan etis agar manusia tidak melakukan kerusakan di bumi. Alam
dipahami sebagai milik Allah, bukan milik mutlak manusia, sehingga eksploitasi
tanpa batas bertentangan dengan prinsip tauhid.
Dalam Tafsir al-Manār ditegaskan bahwa tugas
manusia adalah menegakkan keadilan, menjaga keseimbangan, tidak konsumtif
terhadap alam, serta memakmurkan bumi melalui konsep iḥyā’ al-mawāt
(menghidupkan lahan mati). Manusia boleh memanfaatkan alam, tetapi pemanfaatan
tersebut harus disertai tanggung jawab ekologis.
Menjaga lingkungan juga dapat dipahami sebagai
bagian dari maqāṣid al-syarī‘ah[6].
Perlindungan terhadap alam berarti menjaga keberlangsungan hidup manusia dan
makhluk lain, sehingga bernilai ibadah. Kerusakan alam tidak sepenuhnya
disebabkan oleh cuaca ekstrem, tetapi juga oleh campur tangan manusia yang abai
terhadap amanah kekhalifahan.
Ulil Amri dan Tanggung Jawab Moral
Diskursus juga menyentuh persoalan ketaatan
kepada ulil amri (pemerintah). Ketaatan bersifat kondisional, selama
kebijakan yang diambil tidak menimbulkan kerusakan dan kemudaratan. Jika
kebijakan pengelolaan lahan atau hutan berdampak negatif terhadap lingkungan
dan masyarakat, maka prinsip keadilan dan kemaslahatan harus diutamakan.
Dalam konteks lahan milik negara, tanggung
jawab ekologis tetap melekat. Kepemilikan administratif tidak menghapus
kewajiban menjaga kelestarian lingkungan. Tanaman yang rusak, lahan yang sakit,
dan ekosistem yang terganggu menuntut kebijakan berbasis keberlanjutan, bukan
semata kepentingan ekonomi atau politik jangka pendek.
Dalam catatan, muncul pertanyaan penting: bagaimana jika
kerusakan hutan dilakukan oleh pemerintah atau ulil amri, padahal umat
diperintahkan untuk taat kepada mereka. Tanggapan yang berkembang menekankan
perlunya sikap kritis: ketaatan kepada ulil amri dibatasi oleh prinsip bahwa
“tidak ada ketaatan dalam maksiat”, sehingga kebijakan yang jelas-jelas merusak
lingkungan dan bertentangan dengan perintah Allah tidak boleh diikuti secara
buta.[7]
Contoh yang dikemukakan adalah pembukaan lahan sawit
dalam skala besar yang mengabaikan kelestarian hutan dan hak-hak ekologis
masyarakat setempat. Dalam kerangka ekoteologis, kebijakan semacam ini harus
ditimbang dengan prinsip mīzān dan amanah kekhalifahan: apakah memakmurkan bumi
dengan adil atau justru menghadirkan fasad yang memanjang.[8]
Catatan mushohih menegaskan bahwa khalifah bukan pemilik
mutlak, melainkan pemegang amanah yang harus mentasharrufkan bumi sesuai
perintah Allah. Segala bentuk pengelolaan kekuasaan yang mengabaikan aspek
keadilan ekologis dan merugikan kehidupan generasi sekarang maupun yang akan
dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah dan tergolong perbuatan
buruk yang tidak termasuk dalam perintah Allah.[9]
Implikasinya, tanggung jawab menjaga lingkungan tidak bisa dibebankan pada individu semata, tetapi harus diwujudkan melalui kerangka kebijakan publik, tata kelola ekonomi, dan sistem hukum yang berorientasi pada keberlanjutan. Dalam perspektif Islam, ulil amri idealnya berperan sebagai pelindung mīzān ekologis, bukan sebagai pihak yang justru mempercepat kerusakan lewat kebijakan yang bias pada kepentingan jangka pendek.[10]
Oleh: Diskusi Angkatan Semester 4
[1] Nanik Ratnawati, “Ekoteologi Islam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis, Solusi
Krisis Lingkungan di Zaman Modern”, dalam https://www.liputan6.com/islami/read/6217425/ekoteologi-islam-perspektif-al-quran-dan-hadis-solusi-krisis-lingkungan-di-zaman-modern (diakses pada 8 Januari 2026).
[2] Radio Rodja, “Semua Milik Allah – Tafsir Surah Al-Baqarah 284”, dalam https://www.radiorodja.com/52930-semua-milik-allah-tafsir-surah-al-baqarah-284/ (diakses pada 8 Januari 2026).
[3] Safiddaulah Shofiyullah, “Membumikan Ekoteologi: Konsepsi Manusia sebagai
Khalifah fil Ardh”, dalam https://kumparan.com/saifi-daulah/membumikan-ekoteologi-konsepsi-manusia-sebagai-khalifah-fil-ardh-21POYS0GYIP (diakses pada 8 Januari 2026).
[5] Muḥammad ibn ‘Alī al-Syawkānī, Fatḥ al-Qadīr (Beirut: Dār al-Fikr,
1994), 1, 104–105.
[6] Abū Isḥāq al-Shāṭibī, Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl
al-Syarī‘ah (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1997), 2, 8–10.
[7] Nanik Ratnawati, “Ekoteologi Islam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis, Solusi
Krisis Lingkungan di Zaman Modern”.
[8] Amtsal Ajhar, “Tafsir Kontemporer: Ekoteologis dalam QS. Surat Al Baqarah
Ayat 30”.
[9] Nanik Ratnawati, “Ekoteologi Islam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis, Solusi
Krisis Lingkungan di Zaman Modern”.
[10] Muhammad Khoir Simamora, “Tadabbur Alam sebagai Media Penguatan Nilai
Ekoteologi dalam Perspektif Islam”, dalam https://sumut.kemenag.go.id/beranda/singgle-post/tadabbur-alam-sebagai-media-penguatan-nilai-ekoteologi-dalam-perspektif-islam (diakses pada 8 Januari 2026).